Dadali: Jumlah puskesmas di Jawa Barat tidak sebanding dengan jumlah penduduknya yang mencapai kurang lebih 50 juta jiwa. Tercatat, hanya ada sekitar 1.000 puskesmas di Jabar. Artinya, satu puskesmas melayani sekitar 50 ribu orang. 

Di tengah kondisi pandemi covid-19, puskesmas memiliki peran penting untuk mengurangi beban rumah sakit. Ada baiknya kepala daerah menambahkan jumlah puskesmas di wilayahnya agar penanganan covid-19 bisa digeser ke puskesmas. 

Atas dasar tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar memberikan solusi agar pembangunan puskesmas dapat dipercepat tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lantas, bagaimana caranya?

Jadi, Pemprov Jabar akan menugaskan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)-nya, yakni PT Jasa Sarana, untuk membangun bangunan puskesmasnya. Sementara, pemerintah daerah (pemda) hanya perlu menyiapkan tanahnya. 

“Coba Pak Sekda (Kabupaten Bekasi) cari (tanah kosong) mumpung saya pidatonya di Bekasi. (Kalau) ada puluhan lokasi lagi yang ukurannya sebesar ini (Puskesmas Cikarang), laporkan ke saya, tahun ini saya bangun (puskesmas) dengan pola seperti itu tanpa menunggu APBD terlebih dahulu,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam acara Peresmian Program Puspa yang disiarkan secara langsung melalui akun YouTube Humas Jabar pada Senin, 1 Februari 2021.

Emil, sapaan akrbanya, menyebutkan bahwa program seperti itu di Indonesia belum ada. Tetapi, berdasarkan peraturan presiden (Perpres) dan dasar hukum yang sudah ada, Pemprov Jabar diperbolehkan untuk menugaskan BUMD tanpa lelang. Nantinya, BUMD yang akan mencari dananya sendiri.

“Tugas pemerintah daerah hanya menyediakan lahan,” ucapnya.

Mantan Wali Kota Bandung itu juga menjelaskan bahwa dalam memerangi covid-19, pihaknya hanya bisa menggunakan apa yang sudah dimiliki. Dengan Jabar hanya memiliki 1.000 puskesmas dengan keadaan yang terbatas, maka puskesmas keteteran dalam menangani pasien covid-19 selama 2020.
 
“Inilah maksud dari acara (peresmian program Puspa) ini, bahwa harus ada sumber daya manusia (SDM) baru khusus covid-19. Kalau pada 2020, itu orang yang mengurus covid-19 di puskesmas tercampur dengan tugas rutinnya yang juga menangani penyakit-penyakit lain di luar covid-19,” ujarnya.

Melalui program Puspa, satu puskesmas akan diberikan lima SDM baru. Dengan rincian, tiga orang tenaga kesehatan baru terbuka untuk publik dan dua lainnya adalah pendamping dari Puskesmas. 

Program Puspa merupakan kolaborasi Pemprov Jabar yang didukung oleh Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Program ini dibuat untuk memperkuat upaya deteksi, melacak kasus, mengedukasi publik terkait 3M, menyiapkan vaksinasi covid-19, hingga memastikan pemenuhan layanan kesehatan esensial. 

Terdapat 500 tenaga kesehatan yang sudah direkrut untuk ditugaskan di 100 puskesmas di 12 kabupaten/kota. Belasan kota/kabupaten itu terdiri atas Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sumedang, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, dan Kota Depok.