Warkop Sekolah, Cara Bekasi Atasi Pengangguran

Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan instruksi saat rapat koordinasi membahas persoalan pengangguran bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Ruang Rapat Bupati Bekasi pada Jumat, 17 Juni 2022. Foto: Antara/Pradita Kurniawan Syah Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan memberikan instruksi saat rapat koordinasi membahas persoalan pengangguran bersama Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Ruang Rapat Bupati Bekasi pada Jumat, 17 Juni 2022. Foto: Antara/Pradita Kurniawan Syah

Bekasi: Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, meluncurkan program Warkop Sekolah, pada Senin, 20 Juni 2022. Program itu dibentuk untuk mengatasi permasalahan pengangguran di wilayah tersebut.

Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi, Suhup, menyebut Warkop Sekolah merupakan Program Prioritas 100 Hari Kerja Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan. Program itu memiliki enam rencana aksi untuk mengatasi permasalahan pengangguran melalui langkah strategis, konkret, terukur, terarah, dan tepat sasaran.

"Warkop Sekolah merupakan solusi permasalahan di klaster ketenagakerjaan," kata Suhup, demikian dikutip dari Antara, Senin, 20 Juni 2022.

Program Warkop Sekolah meliputi pelatihan wirausaha mandiri berupa pelatihan hard skill yang membentuk keahlian atau kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Para wirausaha akan dilatih membuat kain majun, digital marketing, servis elektronik, tenun batik, dan pembuatan keripik singkong.

Baca: Pemkab Bekasi Bentuk Satgas Khusus Pengangguran

Kedua, pelatihan kompetensi oleh UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Pelatihan ini diselenggarakan unit pelatihan kerja dan lembaga pelatihan kerja. Peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan sertifikasi kompetensi hasil kerja sama Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Ketiga, kajian pasar kerja dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Para peserta akan dibina melakukan kajian terhadap kebutuhan pasar kerja serta kebutuhan kerja sama UMKM setiap perusahaan di Kabupaten Bekasi.

"Kajian ini dilakukan selama tiga bulan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, Apindo, dan stakeholder ketenagakerjaan. Hasilnya menjadi acuan dalam penanggulangan pengangguran dan kemiskinan untuk jangka menengah dan jangka panjang," jelas Suhup.

Keempat, kerjasama penempatan kerja melalui komitmen bersama pemerintah daerah dengan perusahaan yang meliputi pelaporan lowongan kerja dari perusahaan kepada pemerintah daerah. Pelaporan itu akan dilakukan secara berkala.

Baca: Ini Jurus Bima Arya Atasi Pengangguran di Kota Bogor

"Melakukan rekrutmen tenaga kerja perusahaan melalui Pemkab Bekasi, merekrut tenaga kerja lokal atau pencari kerja yang memiliki e-KTP Kabupaten Bekasi, serta merekrut masyarakat yang telah melakukan uji kompetensi," ucap dia.

Kelima, Warkop Sekolah memiliki program Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dengan konsep pelaksanaan berlandaskan prinsip-prinsip Pancasila. Program itu diawali dengan Training of Trainer kepada unsur pemerintah daerah, Apindo, dan serikat pekerja yang duduk di lembaga kerja sama Tripartit.

"Salah satu rencana aksinya ialah menyusun buku HIP dalam empat bahasa yakni Bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, dan Korea," ujar dia.

Baca: Pengangguran di Kota Bogor Naik 3,6 Persen

Keenam, sekolah prakerja, yaitu kerja sama antara perusahaan dengan SMK di wilayah Kabupaten Bekasi yang disebut dengan program Bapak Asuh. Dari satu perusahaan, program itu mengasuh tiga SMK dalam bentuk kegiatan, pelatihan soft skill dan budaya kerja, seleksi rekrutmen, pemagangan selama tiga sampai enam bulan, serta kontrak kerja (PKWT).

"Kami optimistis realisasi program Warkop Sekolah ini dapat menekan tingkat pengangguran khususnya bagi warga lokal di Kabupaten Bekasi," tutur Suhup.

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bekasi mencapai 10,09 persen. Jumlah itu diambil dari angkatan kerja sebanyak 1.953.408 orang.



(UWA)

Berita Terkait