Dadali: Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak efektif. Sebagai gantinya, kini pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM skala mikro atau tingkat desa. 

Tentunya, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra. Bahkan, sejumlah pihak mendesak pemerintah pusat untuk memberlakukan lockdown secara masif. Lantas, apa alasan Jokowi lebih memilih untuk menerapkan PPKM skala mikro?

Jokowi menjelaskan bahwa lockdown dalam skala luas dapat memperburuk perekonomian. Ia menyebutkan jangan sampai hanya karena satu orang di lingkungan RT terpapar covid-19, seluruh kota jadi di-lockdown. 

"Kita memang harus bekerja lebih detail lagi untuk lockdown skala mikro. Lockdown mikro tidak merusak ekonomi karena yang kita lakukan adalah dalam skala kelurahan RT/RW," kata Jokowi saat meresmikan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Februari 2021, seperti dilansir dari Medcom.id.

Kepala Negara memerintahkan pimpinan daerah untuk memetakan zonasi yang perlu menerapkan PPKM mikro. Tiap daerah perlu membagi wilayah berdasarkan tingkat infeksinya.
 
"Kita enggak bisa lagi (lockdown) satu kota langsung seperti yang dilakukan negara lain, ekonomi akan jatuh. jadi hati-hati mengenai ini," tegas Jokowi.
 
PPKM Mikro bertujuan untuk menurunkan kasus covid-19 di tujuh provinsi di Indonesia. Ketujuh provinsi itu ialah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. PPKM mikro dilaksanakan mulai 9 hingga 22 Februari 2021.