Tutupan Hutan di Pulau Jawa Kritis, Ini Kata Pakar

Para peserta diskusi ilmiah soal Kecukupan tutupan hutan dari perspektif Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Tata Ruang di Sekolah Pascasarjana Unpad, Bandung, Selasa (11/4/2023). Foto: ANTARA Para peserta diskusi ilmiah soal Kecukupan tutupan hutan dari perspektif Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Tata Ruang di Sekolah Pascasarjana Unpad, Bandung, Selasa (11/4/2023). Foto: ANTARA

Bandung: Pakar kehutanan Haryadi Himawan mengingatkan bahwa tutupan hutan di Pulau Jawa sudah sangat kritis. Pembangunan nasional akan sulit untuk dilanjutkan.

"Ini sudah menjelang lampu merah untuk pulau Jawa," kata Haryadi, dikutip dari Antaranews, Rabu, 12 April 2023.

Menurutnya pemerintah harus mampu membangun jejaring untuk penanggulangannya dengan memperhatikan pada krisis lingkungan. Deputy Director Pusat Sains Kelapa Sawit Instiper Yogyakarta Agus Setyarso juga mengatakan bahwa dengan kritisnya tutupan hutan, artinya keberlanjutan pembangunan juga kritikal.

"Sekarang ini bisa dikatakan ketika dukungan lingkungan kritikal, pembangunan nasional maupun wilayah kita itu tidak berkelanjutan, dan itu berat karena banyak aspek yang akan terpengaruh," ucap Agus.

Beberapa daerah telah merespon hal tersebut, seperti Kabupaten Bandung yang berdasarkan laporan di lapangan telah ada tim khusus tahun 2021 untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan DAS terpadu yang berbasis DAS mikro serta delineasi desa. 

"Indikatornya adalah runoff, kualitas air, keanekaragaman hayati, sampah, komunitas/sosial, tidak menebang terutama di Kawasan Lindung dalam artian memanfaatkan hasil hutan bukan kayu," kata Agus.

Pemerintah Kabupaten Bandung kini aktif mendorong masyarakat menanam pohon setelah banjir terus menerus menerjang kawasan tersebut. Program itu harus dilaksanakan dengan tahapan dan tidak bisa memaksa masyarakat sebagai solusinya.
 
"Dan untuk kesulitan membiayai komunitas dalam menjaga lingkungan, salah satu solusinya adalah pembiayaan yang bisa diminta dari perusahaan sebagai partisipasi pengelolaan DAS, dan juga transaksi hulu hilir semisal pembiayaan sumber air oleh hilir untuk dijaga di kawasan hulu," tuturnya.



(SUR)