Dadali: Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tidak mengajukan tambahan subsidi kepada DPRD DKI Jakarta untuk tiga moda transportasi massal setelah pemberlakukan tarif integrasi. Lantaran sudah cukup dibiayai menggunakan anggaran Public Service Obligation (PSO).

“Mencermati besaran subsidi saat ini, itu tidak akan ada penambahan subsidi,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo, dilansir dari Antaranews.com, Rabu, 31 Agustus 2022.

Untuk tahun pertama ini dan tahun kedua pada 2023, Dishub DKI Jakarta memastikan tidak mengajukan tambahan subsidi. “Tahun pertama dan kemudian tahun depan sudah dihitung,” ujarnya.

Syafrin tak merinci proyeksi peningkatan besaran subsidi yang timbul setelah pemberlakuan tarif integrasi yang kini memasuki masa uji coba selama enam bulan, terhitung dari Juni sampai Desember 2022.
 
“Saat ini kami terus lakukan simulasi,” katanya.

Ada juga besaran subsidi untuk tiga moda transportasi massal (MRT, LRT Jakarta, dan Transjakarta) pada 2019 mencapai Rp 14 miliar. Kemudian pada 2020 mencapai Rp 4 miliar dan 2021 mencapai Rp 6 miliar.

Syafrin mengungkapkan bahwa besaran subsidi tersebut dari hasil data jumlah penumpang yang menggunakan layanan angkutan umum massal lebih dari satu moda. Sementara, dari hasil data Dishub DKI Jakarta, dana PSO transportasi umum pada 2019 mencapai Rp 3,1 triliun dan meningkat pada 2022 menjadi Rp 3,5 triliun.

Pada 2022, besaran PSO untuk transportasi umum di DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 4 triliun dengan alokasi paling besar, yaitu Transjakarta sekitar Rp 3,2 triliun, MRT sekitar Rp 600 miliar, dan LRT Jakarta sekitar Rp 200 miliar.

Walaupun memastikan akan terdapat perubahan besaran subsidi dampak tarif integrasi tiga moda angkutan umum tersebut, tetapi dalam jangka panjang Syafrin memastikan akan ada peningkatan penggunaan transportasi massal seusai tarif integrasi sebesar Rp 10.000 itu.

Menurut hitungan salah satu konsultan, jika pengguna meningkat, maka akan meningkatkan pendapatan operator. Tidak hanya itu, biaya lain yang dikeluarkan pemerintah termasuk untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diyakini akan turun seiring beralihnya penggunaan kendaraan pribadi.

Selain itu, tingkat polusi udara juga diharapkan menurun lantaran masyarakat diperkirakan semakin banyak menggunakan transportasi massal.

“Satu hal yang paling utama adalah dengan integrasi kami harap semakin banyak masyarakat beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal,” ujar Syafrin.

BACA: Halte Transjakarta GBK dan Kwitang Mulai Beroperasi, Ada Toilet hingga Wifi