Garut: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut bergerak cepat untuk mengatasi bencana kekeringan dengan skala prioritas memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat maupun pompanisasi air ke lahan pertanian yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau panjang dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar dari Biaya Tak Terduga (BTT) Tahun 2023.

Sekretaris Daerah Pemkab Garut, Nurdin Yana, menjelaskan Pemkab Garut telah menetapkan dari 42 kecamatan 10 di antaranya berstatus Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan kebutuhan air bersih maupun pertanian.

"Rp2 miliar ini mudah-mudahan cukup untuk Tanggap Darurat" kata Nurdin Yana, dikutip dari Antaranews, Kamis, 7 September 2023.

Menurut Nurdin Yana anggaran tersebut dinilai cukup untuk biaya operasional kendaraan tangki air ke daerah yang terdampak kekeringan dan melakukan pipanisasi untuk menyalurkan air dari sumber air ke rumah-rumah warga.

Saat ini seluruh daerah terdampak kekeringan telah mendapat pasokan air bersih secara rutin yang disalurkan melalui truk tangki air. Selain itu, areal pertanian yang terkena dampak kekeringan juga sudah diupayakan dengan cara pompanisasi dengan cara menarik air dari sungai ke lahan pertanian yang terkena dampak kekeringan. 

"Teman-teman di lapangan melakukan pompanisasi yaitu memanfaatkan sumber air yang ada ke daerah yang kekurangan air atau airnya ditarik ke atas" tambah Nurdin Yana.

Pemkab Garut telah menetapkan keadaan darurat hingga 10 September 2023 dan status tersebut dapat diperpanjang apabila kondisi di lapangan masih memerlukan perhatian pemerintah.