Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat melaporkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah mencapai 45,51 persen atau menjangkau sebanyak 1.767.527 keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah sasaran BLT BBM di Jawa Barat adalah 3,8 juta KPM.

“Persentase penyaluran sampai pertengahan September 2022, sudah mencapai sekitar 45 persen,” ujar Kepala Dinas Sosial Jawa Barat, Dodo Suhendar, dilansir dari Antara, Jumat, 23 September 2022.

Penyaluran BLT BBM kepada masyarakat penerima melalui PT Pos Indonesia, sebagai pihak yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan tersebut.

Dodo mengungkapkan bahwa besaran bantuan BLT BBM setiap KPM menerima Rp 150.00 setiap bulannya selama empat bulan. Hal ini terhitung dari September sampai Desember 2022.

“Total bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp 600.000. Bantuan disalurkan dengan dua tahap, setiap dua bulan sekali,” katanya.

Tujuan dari pengalihan sebagian subsidi BBM ke BLT ini adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi dan inflasi akan tetap terjaga.

“Kami juga mengimbau masyarakat yang belum mendapatkan BLT untuk tidak risau. Kita selalu update data bisa dilakukan setiap hari, tidak harus menunggu enam bukan seperti dulu,” kata Dodo.

Dodo pun mengaku bahwa penyaluran BLT BBM di seluruh kota atau kabupaten Jawa Barat sampai kini masih berjalan dengan baik. Serta, tak menemui kendala yang berarti.

“Jika ada KPM yang berhak mendapatkan BLT namun belum masuk dalam data penerima manfaat, sebaiknya dimasukkan ke DTKS oleh pihak desa atau kelurahan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga berencana untuk memberikan BLT BBM yang bersumber dari APBD provinsi dengan sasaran nelayan kecil.

“Perkiraan jumlah sasaran 35.000 KPM dengan besaran bantuan Rp 150.000 selama empat bulan, mulai September sampai Desember 2022. Untuk penyaluran bantuan melalui Bank BJB,” ujarnya.

Dilihat dari data, dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, yang telah menyalurkan BLT BBM kepada KPM lebih dari 80 persen, yakni Kota Sukabumi 96,84 persen, Kota Cimahi 85,04 persen, dan Kota Cirebon 82,90 persen.

BACA: Kiat Pemprov Jabar Salurkan BLT Agar Tak Disalahbelanjakan