Dadali: Anggota Komisi I, Sukamta, mendesak agar pemerintah serius melindungi situs dan data-data strategis. Pasalnya, diduga data kementerian dan lembaga dibobol hacker Tiongkok.

“Bobolnya data kementerian dan lembaga ini perlu menjadi perhatian serius untuk pemerintah, sekaligus Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk menjaga dan melindungi dunia siber kita," kata Sukamta melalui keterangan tertulis, Selasa, 14 September 2021.

Sukamta meminta pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Indonesia secara menyeluruh. Dia menilai serangan hacker tak hanya di bidang politik; tetapi juga ekonomi, kesehatan, dan sosial.

"Harus dilakukan evaluasi, kemudian pembenahan tata kelola data dan dunia siber di Tanah Air," ucap Sukamta, seperti  dilansir dari Medcom.id.

Baca: Akademisi: RUU PDP Bisa Memperkuat Keamanan Digital di Indonesia

Maraknya serangan hacker Tiongkok perlu disorot pemerintah. Sebab, Indonesia kerap bekerja sama dengan Tiongkok, tetapi serangan hacker cukup masif.
 
"Apakah ini murni peretasan untuk tujuan prestige dan ekonomis bagi nama kelompok hacker? Atau peretasan ini terjadi secara terstruktur dengan tujuan selain ekonomi," ujar Sukamta.

Upaya peretasan ditemukan peneliti Insikt Group pada April 2021. Saat itu, mereka tengah mendeteksi server pengendali dan control malware PlugX yang dioperasikan Mustang Panda.
 
Dalam temuannya, server tersebut ternyata berkomunikasi dengan beberapa host dalam jaringan pemerintah Indonesia. Mereka mengeklaim telah memberi tahu temuan itu kepada pemerintah Indonesia pada Juni dan Juli 2021, namun tak mendapat respons.
 
Peneliti Insikt juga belum mengetahui secara jelas mengenai metode ataupun target dari peretasan tersebut. Namun, peretasan dikaitkan dengan upaya spionase Tiongkok menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan. (Fachri Audhia Hafiez)