Pemkab Bogor Benahi Sistem Administrasi Penduduk Demi Cegah Kecurangan PPDB

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan) Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Bogor: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tengah memperbaiki sistem administrasi penduduk (adminduk) di wilayahnya. Langkah tersebut diambil untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). 

Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menjelaskan sebagian besar kecurangan yang terindikasi dalam PPDB 2023 ialah memanipulasi data kartu keluarga (KK) yang diterbitkan pemerintah daerah. Pemalsuan KK tersebut dilakukan untuk mengelabui sistem zonasi agar dapat lolos seleksi PPDB.

"Nah itu yang kita benahi supaya tidak ada pemalsuan data kependudukan," ujar Iwan dikutip dari Medcom, Selasa, 25 Juli 2023. 

Iwan mengatakan pembenahan sistem adminduk ini tidak hanya dilakukan demi kepentingan PPDB saja, tetapi juga untuk banyak aspek. Hal ini pun termasuk membantu warga tidak mampu untuk memperoleh bantuan sebagaimana mestinya.

"PPDB ini bisa dijadikan pemicu untuk membenahi adminduk di Kabupaten Bogor. Tapi, kami juga minta Pemprov Jabar membantu dalam menambah jumlah sekolah SMA/SMK agar memudahkan masyarakat meraih akses pendidikan," terang Iwan.

Ia berharap pembenahan sistem adminduk ini dapat menghilangkan celah kecurangan dalam PPDB di masa mendatang. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa mendapatkan akses pendidikan yang lebih merata. 

Diketahui, Kabupaten Bogor menjadi daerah dengan kasus indikasi kecurangan paling banyak dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat 2023. Sebanyak 1.625 nama siswa asal Kabupaten Bogor dicoret lantaran terbukti curang saat mendaftar PPDB tingkat SMA sederajat di Jawa Barat.



(SUR)