Jakarta: Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Jawa Barat, Lina Marlina Ruzhan, mengungkapkan peran signifikan perempuan sebagai penggerak kesehatan di lingkungan keluarga untuk membantu pemerintah menekan angka kasus stunting. Lina menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers #MelajuKuatBersama Ibu PKK (Pahlawan Kemajuan Keluarga). 

“Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, peran perempuan tentu sangat makin signifikan terutama sebagai penggerak kesehatan di lingkungan keluarga sebagai unit terkecil,” ujar Lina, dikutip dari Gaya.id, Rabu, 20 Juli 2022. 

Lina menyampaikan, upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas rumah tangga, terkait pentingnya memperhatikan masa seribu pertama kehidupan anak. 

Baca juga: IDI Kota Bogor Latih 150 Dokter Umum Cegah Stunting

Lina mencatat setengah dari total 50 juta jiwa penduduk di Jawa Barat didominasi perempuan. Maka, tak heran jika perempuan dituntut berperan aktif untuk bisa mengatasi masalah gizi, terutama stunting, di provinsi tersebut. 

“Indonesia diproyeksikan mencapai puncak pertumbuhan penduduk produktif atau bonus demografi pada 2045. Namun, bonus demografi ini tidak akan berguna atau bahkan akan menjadi beban jika tingginya prevalensi balita stunting tidak diperbaiki mulai saat ini,” katanya. 

Berdasarkan data statistik yang ia himpun, tahun lalu Jawa Barat berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 1,71 persen di angka 24,5 persen. Kendati demikian, angka tersebut masih mengindikasikan sekitar dua hingga tiga anak dari setiap 10 anak di Jawa Barat mengalami stunting.

Dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat, terdapat empat wilayah dengan angka prevalensi stunting di atas 30 persen, antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kota Cirebon. 

Baca juga: 29 Ribu Balita di Kabupaten Garut Alami Stunting

Ia menyebutkan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sendiri merupakan salah satu garda terdepan dalam menekan angka kasus stunting. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. 

Komitmen lain yang ditunjukkan pemerintah yakni memposisikan kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak percepatan penurunan stunting, selaras dengan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Lina mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama PKK Setempat telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dalam rangka mewujudkan target tercapainya zero stunting pada 2023 mendatang. 

Baca juga: Sepanjang 2021, DP3AKB Jabar Terima 505 Aduan Kekerasan Perempuan dan Anak

Bekerja sama dengan BKKBN, PKK Jawa Barat mampu menurunkan 1,4 juta kader untuk mendampingi keluarga dengan memberikan edukasi dan pemahaman secara masif tentang pola asuh, pola makan, dan sanitasi. 

Tak hanya itu, pihaknya juga menggandeng 52 ribu posyandu untuk menjadi garda terdepan penurunan stunting. 

“Posyandu Jabar tersebar luar biasa, salah satu upayanya adalah dengan penambahan meja di posyandu yang khusus untuk menangani permasalahan stunting,” tuturnya.