Dadali: Sejak 2014, Yasonna Laoly telah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). Sayangnya, kinerjanya dinilai merah dalam memperbaiki pengelolaan lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Menurut saya belum maksimal apa yang dia (Yasonna) lakukan," kata anggota Komisi III DPR, Santoso, saat dihubungi, Jumat, 10 September 2021.

Padahal negara telah mengucurkan banyak anggaran untuk biaya pengelolaan lapas. Jumlahnya menyentuh triliunan rupiah.

Dia tak menyebut anggaran pengelolaan lapas setiap tahun secara rinci. Namun, biaya makan warga binaan sekitar Rp1,5 triliun di tahun 2021.
 
"Itu untuk makannya saja ya, belum untuk pembangunan lapas, belum lagi rehab, maintenance, belum lagi ada alat detektor yang harus diganti supaya petugas atau sipir tidak kecolongan," tuturnya.
 
Baca: Pengamat: Pemerintah Perlu Benahi Manajemen Lapas

Harus dilakukan evaluasi, kata Santoso. Bahkan jika perlu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan meremedial pengelolaan lapas.

"Harus ada perbaikan secara radikal terhadap lapas ini, jika menteri tak sanggup maka Jokowi harus turun tangan membantu menyelesaikan ini," sebut dia, melansir Medcom.id.
 
Salah satu bentuk evaluasi yang dimaksud ialah mencopot Yasonna sebagai Menkumham. Menurut dia, harus ada penyegaran di lingkungan Kemenkumham agar perbaikan lapas bisa dilakukan dengan baik. 
 
"Perbaikan lapas harus lebih berhasil meskipun dengan sisa tiga tahun dan itu harus. Itu (mencopot Yasonna) salah satu wujud Pak Jokowi turun tangan," ujar dia. (Anggi Tondi Martaon)