Dadali: Wacana pemindahan pusat Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dari Kota Bandung masih menunggu kepastian pembangunan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Sejauh ini, dua kawasan yang menjadi opsi pengembangan kawasan baru.

"Dua daerah tersebut ialah Tegalluar-Gedebage di Kabupaten dan Kota Bandung, kemudian Kota Baru Walini di Kabupaten Bandung Barat. Namun hingga kini, wacana pemindahan pusat pemerintahan ini masih dalam tahap kajian," kata Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, dikutip dari Medcom.id, Rabu, 10 Agustus 2022.

Ridwan Kamil atau biasa disapa Kang Emil mengatakan realisasi wacana ini sambil menunggu kejelasan proyek kereta cepat. Ia enggan memastikan ada pemberhentian kereta cepat di kawasan Kota Baru Walini yang diwacanakan akan menjadi pusat pemerintahan baru Pemprov Jabar.

Sebelumnya, ia juga pernah mengatakan akan mulai mengkaji rencana kepindahan pusat pemerintahan Jabar dari Kota Bandung pada 2020 lalu. Hal tersebut, katanya, sudah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jabar yang disahkan bersama DPRD Jabar pada 2019.

"Pada dasarnya, secara fisik Kota Bandung juga sama seperti Jakarta, sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan. Contohnya, kantor pemerintahan menyebar," ujar Kang Emil.

Masih terpisah-pisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jabar di berbagai sudut di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif. Hal ini akhirnya membutuhkan mobilitas tinggi yang juga memakan waktu," lanjutnya.

Menurut Emil , semua kemungkinan terkait perpindahan pusat pemerintahan provinsi butuh kajian yang mendalam. Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko, mulai dari masalah aksesibilitas, tingkat ekonomi, ketersediaan air, dan lain-lain.